Unjuk Rasa JKHI Sultra di Bombana: Tuntut Pengawasan Ketat Ternak untuk Kurangi Kecelakaan Lalu Lintas

Bombana, Anoanews.com– Aliansi Jaringan Keamanan Hewan Indonesia (JKHI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Bombana. Didukung oleh pengamanan dari Satpol PP Linmas, Damkar, serta anggota Polres Bombana, aksi ini berlangsung sejak pagi dengan tuntutan utama: peningkatan pengawasan terhadap pemilik hewan ternak untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.
Unjuk rasa ini muncul sebagai respons atas maraknya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya. Dalam orasinya, JKHI menekankan perlunya peran aktif pemerintah daerah, khususnya Satpol PP Linmas dan Damkar Kabupaten Bombana, dalam memastikan pemilik ternak mematuhi peraturan daerah (Perda) terkait pengelolaan ternak.
Ketua JKHI Sultra, Muhammad Ridwan, menyampaikan dalam orasinya bahwa kecelakaan yang disebabkan oleh ternak lepas telah menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian segera. “Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Korban sudah banyak berjatuhan. Pemerintah harus mengambil langkah konkret,” tegasnya.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Drs. Man Arfa, M.Si, menyambut perwakilan JKHI untuk mendengar aspirasi mereka secara langsung. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan ini dengan langkah nyata.
“Kami akan segera memerintahkan Satpol PP Bombana untuk mengumpulkan data akurat mengenai pemilik ternak. Ini langkah awal yang sangat penting untuk kemudian memberikan penjelasan detail terkait Perda yang berlaku,” ujar Man Arfa.
Drs. Andi Maparenang, M.Pd, selaku Plh. Kasatpol PP Bombana, menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya penertiban sejak Perda diterbitkan. Namun, kendala utama terletak pada rendahnya kepatuhan pemilik ternak terhadap aturan. “Kami sudah berupaya dengan peralatan yang sangat sederhana. Ke depan, diperlukan dukungan lebih besar untuk memperkuat pengawasan ini,” ujarnya.
Suasana Aksi: Kondusif dan Terkendali
Meski diikuti oleh massa yang cukup antusias, unjuk rasa berjalan dengan damai. Pihak Satpol PP Linmas, Damkar, dan Polres Bombana bekerja sama untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung.
Kapolres Bombana, AKBP Muhammad Iqbal, S.I.K., mengapresiasi kedewasaan para peserta aksi dalam menyampaikan aspirasinya. “Ini adalah contoh baik dari demokrasi. Semua pihak dapat menyampaikan pendapatnya dengan cara yang tertib dan aman,” tuturnya.
Langkah Konkret yang Diharapkan
Dalam diskusi antara perwakilan JKHI dan pemerintah, sejumlah rekomendasi telah diusulkan, di antaranya:
1. Pendataan Menyeluruh Pemilik Ternak: Mengidentifikasi jumlah dan lokasi ternak serta pemiliknya untuk mempermudah pengawasan.
2. Sosialisasi Perda Secara Berkala: Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban mereka sebagai pemilik ternak.
3. Penegakan Hukum yang Tegas: Memberikan sanksi kepada pemilik ternak yang tidak mematuhi Perda.
4. Penyediaan Fasilitas dan Peralatan: Memfasilitasi Satpol PP dengan alat yang lebih memadai untuk menertibkan ternak.
Harapan JKHI untuk Perubahan Nyata
JKHI berharap bahwa aksi ini menjadi pemicu perubahan nyata dalam pengelolaan hewan ternak di Bombana. Mereka juga berencana untuk terus memantau langkah pemerintah daerah dalam merealisasikan tuntutan mereka.
“Kami tidak hanya berhenti di sini. Kami akan mengawal setiap kebijakan yang diambil pemerintah untuk memastikan masyarakat benar-benar terlindungi,” kata Ridwan di akhir aksi.
Unjuk rasa ini menyoroti masalah yang sering kali dianggap sepele, namun berdampak besar pada keselamatan masyarakat. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan jalan-jalan di Kabupaten Bombana bisa menjadi lebih aman bagi pengguna jalan.
Aksi ini berakhir sekitar pukul 12.00 WITA dengan suasana yang tetap kondusif. Semua pihak berharap langkah konkret segera diambil untuk menjawab tuntutan yang disuarakan. Adv