Terkesan Tutup Mata Soal Banjir, Aktivis Kampus Minta Pj Gubernur Sultra Mundur dari Jabatan

Kendari, Anoanews.com- Suara ketidakpuasan terhadap Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) bergema dari kampus-kampus, menyoroti respon yang dianggap lambat dalam mengatasi bencana banjir di Kota Kendari. Kekecewaan ini disuarakan oleh organisasi mahasiswa, yang mendesak agar Pj Gubernur segera mengundurkan diri dari posisinya.
Presidium Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah Indonesia (PTMAI) Zona VII yang meliputi Sulawesi, Maluku, Papua, Arjum Hasyliawan, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Pj Gubernur yang dinilai tidak proaktif dalam menghadapi bencana ini.
“Kami merasa kecewa karena masyarakat terus menderita akibat kurangnya respon dan tindakan dari Pemerintah Provinsi Sultra,” kata Arjum dalam sebuah wawancara dengan Kabar Kendari News.
Menurut Arjum, Pj Gubernur Sultra memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. Namun, keadaan darurat yang terjadi di Kota Kendari dan sekitarnya menunjukkan sebaliknya. Banyak rumah hancur, infrastruktur rusak, dan akses ke kebutuhan dasar seperti air bersih dan makanan menjadi sulit.
Sementara itu, Defrian, Ketua BEM Universitas Halu Oleo (UHO), menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Pj Gubernur yang dianggap abai terhadap penderitaan masyarakat Kendari yang tertimpa musibah banjir bandang. Ia menekankan pentingnya tindakan langsung dari pemimpin daerah untuk mempercepat penanganan dan bantuan kepada korban bencana.
BEM UHO pun mengeluarkan serangkaian imbauan, termasuk menghimbau masyarakat untuk waspada, meminta pihak terkait bekerja sama dalam membantu korban bencana, serta mendesak Pemda Sultra untuk mengambil langkah cepat dan tepat dalam menangani banjir. Mereka juga mendesak pembentukan satgas percepatan dan penanganan bantuan korban banjir.
Tuntutan dan imbauan ini menunjukkan tingginya ekspektasi masyarakat dan aktivis kampus terhadap pemerintah dalam menangani bencana. Mereka menuntut Pj Gubernur Sultra tidak hanya menjadi simbol legalitas, tapi juga turun tangan bekerja dan bertindak nyata demi kepentingan rakyat.
Kritik dan desakan ini menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang responsif dan peduli terhadap keadaan darurat yang dihadapi oleh masyarakat. (Adm)