KNPI Kabupaten Bombana Tegaskan Tidak Ada Kegaduhan UKPJB, Serukan Berdasarkan Fakta
Bombana, Anoanews.con – Ketua DPD KNPI Kabupaten Bombana Muh Arham menegaskan bahwa semua kegiatan pemerintahan di Kabupaten Bombana berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.
Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers di Caffe grend Lampusui, Selasa, 25 Juni 2024, menanggapi pernyataan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dheden Sumardi Kudus.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Bombana Muh. Arham menyatakan bahwa KNPI adalah organisasi besar yang harus berbicara berdasarkan fakta, bukan asumsi.
“KNPI ini adalah organisasi nasional yang besar, kita tidak bisa berbicara hanya berdasarkan asumsi. Jika ada masalah, harus ada investigasi terlebih dahulu dan hasilnya yang akan menjadi dasar pernyataan. Tanpa fakta, pernyataan itu hanya akan menimbulkan kegaduhan,” tegasnya.
Menurutnya, satu-satunya sumber yang sah untuk mengeluarkan pernyataan adalah hasil dari tim investigasi yang kompeten.
“Kita tahu sendiri bahwa yang bisa melakukan investigasi itu lembaga-lembaga auditor negara seperti Inspektorat, BPK, atau BPKP. Jika kita mengeluarkan pernyataan tanpa investigasi, itu hanya akan merusak kredibilitas organisasi dan menimbulkan kegaduhan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ketua DPD KNPI Kabupaten Bombana menyampaikan bahwa selama ini, pelayanan publik dan pemerintahan di Kabupaten Bombana berjalan dengan baik.
“Di Kabupaten Bombana, semua kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik masih berjalan normal tanpa kegaduhan apapun. Tidak ada investigasi yang menghasilkan temuan pelanggaran. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan kondisi ini dan tidak membuat pernyataan yang tidak berdasarkan fakta,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan pernyataan dari DPP dan DPD tingkat 1 yang dinilai tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihaknya di Kabupaten Bombana.
“Kami di DPD KNPI Kabupaten Bombana merasa tidak pernah ada komunikasi dari DPP dan DPD tingkat 1. Pernyataan yang keluar seharusnya berdasarkan investigasi dan bukan asumsi semata,” tuturnya.
Sebagai penutup, Ketua DPD KNPI Kabupaten Bombana menekankan pentingnya sinergi antara organisasi dan pemerintah dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang baik demi kesejahteraan masyarakat.
“Tugas kita adalah bersinergi dengan pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik dan pemerintahan yang baik. Mari kita pertahankan normalisasi ini dan jangan menggiring opini yang dapat menimbulkan kegaduhan,” pungkasnya.(**)
