Kepala Dinas Sosial Mappatang Mendorong Profesionalisme dan Netralitas TKSK
Bombana Anoanews.com- Dalam sebuah rapat koordinasi yang digelar di Aula Rapat Dinas Sosial, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Mappatang, memberikan imbauan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme dan netralitas.
Rapat koordinasi dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Sekretaris Dinsos, Kabid Pemberdayan Sosial dan PFM, Kabid Rehabilitasi dan Linjamsos, serta perwakilan TKSK, Kamis, 25 Januari 2024
Dalam pertemuan ini, Mappatang menyoroti isu netralitas TKSK menghadapi tahun politik, terutama dengan pelaksanaan pemilihan umum pada bulan Februari 2024 di Kabupaten Bombana.
Mappatang mengingatkan TKSK untuk menjaga netralitas dalam melaksanakan program-program sosial pemerintah, dengan tujuan mencegah terjadinya kecemburuan sosial dan konflik di masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat kegiatan-kegiatan yang dapat dianggap mendukung salah satu calon peserta pemilihan umum harus dihindari, seperti berpartisipasi dalam kegiatan kampanye atau penyebaran informasi politik.
“Saya mengingatkan kepada seluruh TKSK untuk menjaga netralitas dalam melaksanakan program-program sosial pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial dan konflik di masyarakat. Bila terbukti melanggar, kita akan tindak tegas,” ujar Mappatang.
Selain itu, Mappatang juga menyoroti pentingnya akurasi data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bombana. Data BPS tahun 2023 menunjukkan sekitar 1,72% penduduk miskin ekstrem di daerah tersebut, namun keakuratannya masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu, Dinas Sosial sedang melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh TKSK di masing-masing kecamatan.
“Saya menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan objektif. Pendataan yang benar sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran. Saya meminta TKSK untuk melaksanakan pendataan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan,” tambah Mappatang.
Ia juga mengakui pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan kemiskinan ekstrem. Selain melakukan pendampingan penyaluran bantuan sosial, Mappatang meminta TKSK untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui kegiatan seperti sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan.
Rapat ditutup dengan harapan Mappatang agar TKSK dapat bekerja secara profesional dan netral, memperjuangkan kesejahteraan dan operasional TKSK demi menunjang tugas-tugas di lapangan. (Red)
