DPRD Bombana Lakukan Sidak di RSUD Tanduale Terkait Aksi Mogok Nakes Akibat Gaji Tertunggak
Bombana, Anoanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana yang dipimpin oleh Ketua DPRD Iskandar, SP, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanduale, Selasa (14/11). Sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait terhentinya pelayanan kesehatan akibat aksi mogok tenaga medis.
Dalam sidak tersebut, rombongan DPRD mendapati layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan sejumlah poli spesialis, termasuk Poli Jantung, Bedah, dan Mata, tidak beroperasi.
Aksi mogok tersebut disebabkan oleh keterlambatan pembayaran insentif dan gaji tenaga kesehatan (nakes) kontrak, yang belum diterima sejak Juni 2024.
Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP, memberikan teguran keras kepada manajemen RSUD dan Pemerintah Daerah agar segera menyelesaikan masalah ini demi memulihkan layanan kesehatan di RSUD Tanduale.
“Tidak boleh kita bermain-main dengan pelayanan di IGD ini karena ini menyangkut nyawa manusia,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah agar pembayaran insentif segera dicairkan.
Sekretaris RSUD Tanduale, Apt. Muh. Alwi, S.Si., MM., menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji disebabkan oleh perubahan anggaran yang belum terealisasi sepenuhnya. Gaji tenaga kontrak dari Juni hingga November 2024 dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang SK-nya baru diterima pada 29 Oktober.
Alwi mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah untuk mempercepat proses pencairan, yang diharapkan dapat diselesaikan dalam satu hingga dua hari ke depan.
Anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad, menegaskan pentingnya pemulihan layanan di RSUD Tanduale.
“Pelayanan di RSUD Bombana harus segera dipulihkan, apapun caranya. Hak nakes yang tertunda hingga enam bulan ini harus segera diselesaikan. Jika tidak, kami akan meminta semua pihak terkait untuk memberikan penjelasan tentang masalah ini,” ujarnya.
Ketua Lembaga Kajian dan Pengawasan Daerah (LKPD) Sulawesi Tenggara, Muh. Arham, yang turut dalam sidak, mengapresiasi langkah cepat DPRD Bombana.
“Masalah kemanusiaan ini sangat miris. Tutupnya IGD mempertaruhkan nyawa manusia, dan ini tidak bisa dibiarkan,” ungkapnya.
Dalam inspeksi tersebut, Ketua DPRD juga menerima laporan dari Puskesmas Kabaena mengenai pasien kritis yang akan dirujuk ke RSUD Tanduale.
Iskandar menegaskan, “Ini darurat. Kita harus segera menuntaskan masalah ini agar pasien mendapatkan layanan medis sesegera mungkin.”
DPRD Bombana berharap, dengan adanya koordinasi antara RSUD Tanduale dan Badan Keuangan Daerah, pelayanan kesehatan di RSUD Tanduale dapat segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali menikmati layanan kesehatan yang layak. (**)
